RAKERWIL APDESI SUMATERA, BAHAS URGENSI REVISI UU DESA
Rakerwil APDESI se Sumatera membahas tentang "Urgensi Revisi Undang-Undang Desa", isu utama yang menjadikan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa layak direvisi. Setidaknya ada tujuh alasan kenapa harus dilakukan revisi UU Desa yang telah berusia hampir sepuluh tahun tersebut.
“Kebutuhan untuk melakukan revisi Undang-Undang Desa bukan semata-mata terkait dengan aspirasi perpanjangan kepala desa tapi jauh lebih besar, umum, dan rumit dari itu serta strategis. Urusan masa jabatan kepala desa adalah hal yang sangat teknis dan sebagian kecil dari kebutuhan untuk revisi Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang Desa,” kata Ketua Umum APDESI Surta Wijaya, M.Si saat memberikan sambutannya dihadapan 2500 kepala desa.
Selain itu, dalam revisi Undang-Undang Desa juga diharapkan dapat mempertajam status kepala desa beserta perangkatnya. Dengan demikian maka kepala desa dapat bergerak lebih luas untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat tanpa diganggu oleh hal-hal yang berkaitan dengan administrasi.
“Status kepala desa dan perangkat desa ini juga perlu dipertajam lagi dalam revisi Undang-Undang No 6 tahun 2014. Operasional pemerintahan desa ini juga menjadi dinamika tinggi di desa. Kepala desa butuh banyak anggaran untuk melakukan komunikasi, pembinaan masyarakat, dan dana operasional untuk pemerintahan desa", ucapnya.
Plt. Ketua DPD APDESI LAMPUNG M. Hijrah Syah Putra juga turut hadir bersama anggota DPC APDESI Tanggamus, Pringsewu dan Pesawaran, kemudian disampaikan oleh Ketua OKK Samsul Fuad "pada tahun 2024 Provinsi Lampung akan menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS), dan ini merupakan komitmen DPP APDESI untuk mendorong agar DPD APDESI Lampung menjadi besar karena Lampung merupakan gerbang pulau sumatera", tutupnya.
Sumber : https://www.apdesilampung.my.id/
Post a Comment